| Informasi yang Dikecualikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Dasar Pertimbangan Pengecualian |
Bidang Umum dan Kepegawaian |
| Biodata pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Daftar penilaian prestasi kerja | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data gaji, tunjangan, dan utang pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data usulan pengangkatan/mutasi pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data hasil penilaian kinerja pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data proses dan hasil penjatuhan hukuman | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Dokumen sasaran kinerja pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Soal tes masuk pegawai Non PNS | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan |
| Jawaban soal tes masuk pegawai Non PNS | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan |
| Notulensi rapat internal | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Data pengaduan masyarakat atas perilaku individu pejabat dan pegawai | Dapat mengungkap rahasia pribadi |
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| Biodata mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data riwayat studi mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Data nilai mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| Proposal penelitian | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual |
| Borang akreditasi beserta data pendukungnya | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Hasil Evaluasi dan Penilaian terhadap proposal penelitian | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
Bidang Keuangan, Hukum, dan Pengadaan |
| Laporan Keuangan yang belum diaudit | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Dokumen pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang/jasa | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara | Dapat menghambat proses penegakan hukum |