| Informasi yang Dikecualikan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Dasar Pertimbangan Pengecualian |
| Bidang Umum dan Kepegawaian |
| | Biodata pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Daftar penilaian prestasi kerja | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data gaji, tunjangan, dan utang pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data usulan pengangkatan/mutasi pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data hasil penilaian kinerja pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data proses dan hasil penjatuhan hukuman | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Dokumen sasaran kinerja pegawai | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Soal tes masuk pegawai Non PNS | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan |
| | Jawaban soal tes masuk pegawai Non PNS | Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan |
| | Notulensi rapat internal | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| | Data pengaduan masyarakat atas perilaku individu pejabat dan pegawai | Dapat mengungkap rahasia pribadi |
| Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| | Biodata mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data riwayat studi mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Data nilai mahasiswa | Dapat mengungkap data pribadi yang sifatnya rahasia |
| | Proposal penelitian | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual |
| | Borang akreditasi beserta data pendukungnya | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| | Hasil Evaluasi dan Penilaian terhadap proposal penelitian | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Bidang Keuangan, Hukum, dan Pengadaan |
| | Laporan Keuangan yang belum diaudit | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| Dokumen pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang/jasa | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| | Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa | Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang |
| | Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara | Dapat menghambat proses penegakan hukum |
